Jum’at, (2/5), Museum BPK RI menerima kunjungan spesial dari kepala daerah dan kepala perwakilan BPK. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sejarah berdirinya BPK yang bermula di Kota Magelang, sekaligus mempererat sinergi antara BPK dan pemerintah daerah melalui pendekatan edukatif dan historis.
Dalam kunjungan ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, memperkenalkan Museum BPK RI kepada dua entitas pemeriksaan, yakni Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sesi tur museum memberi ruang bagi para pemimpin daerah untuk memahami akar pembentukan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar. Hal ini memberikan perspektif bahwa akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari integritas pemerintahan.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Sri Harso, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto, beserta jajaran pejabat dari Kota dan Kabupaten Magelang, pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu topik utama diskusi. Di sela-sela acara, para pemimpin daerah ini juga memanfaatkan kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai kelanjutan dari proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang tengah berjalan, sebagai wujud kolaborasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Ahmad Luthfi selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan memiliki makna khusus dalam memperkenalkan BPK kepada para pemangku kepentingan. “Dengan kami mengundang, Pak Wali jadi tahu bahwa di sini ada Museum BPK RI yang punya kedekatan sejarah dengan Kota Magelang,” ujarnya.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengaku terkesan dengan kunjungan pertamanya ke Museum BPK RI. “Saya merasa terhormat. Baru pertama kali masuk dan bisa mengetahui sejarah BPK RI yang bermula di Magelang,” ucapnya.
Dengan adanya kunjungan ini, Museum BPK RI tidak hanya menjadi tempat penyimpanan sejarah, namun juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Nilai-nilai dasar BPK seperti independensi, integritas, dan profesionalisme yang ditampilkan di museum menjadi pengingat etis bagi pemeriksa BPK serta sarana reflektif bagi para pemimpin daerah dalam memahami pentingnya akuntabilitas keuangan negara.